Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) mengungkapkan
kegelisahannya saat anggota dewan masih kerap 'bolos' saat rapat
paripurna. Selama masa sidang 1 tahun 2016/17 secara rata-rata kehadiran
anggota DPR di rapat paripurna hanya 41,7 persen.
"Saya kan sudah sampaikan ini kegelisahan bukan hanya publik yang gelisah, saya juga gelisah pimpinan fraksi gelisah pada rapat informal dengan saya gelisah. Ternyata bukan hanya pada paripurna saat rapat partai pun sama," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2016). Demikian dikutif detik.
Ia menyebut masih memikirkan langkah terbaik dan terefisien bagaimana membuat agar tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat meningkat. Ia bersama pimpinan fraksi berwacana akan menerapkan sistem reward and punishment.
"Ini kita sedang memikirkan bagaimana jalan keluarnya dengan mempertimbangkan reward and punishment dan katup peraturannya seperti apa biar ini tidak terjadi lagi ke depannya," bebernya.
"Rapat fraksi rapat partai sama. Ini memang konsekuensi pemilihan langsung seperti ini," imbuh dia.
Namun yang menjadi catatan Akom, yang terpenting kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna adalah saat pengambilan keputusan. Di negara maju pun menurutnya demikian.
"Parlemen di banyak negara itu sama yang penting saat pengambilan keputusan. Pada saat itu lah kehadiran dituntut perlu bukan hanya tandatangan tapi juga fisik. Jadi bukan pada saat rapat paripurna yang bukan ambil keputusan teman teman protes, enggak mesti. Jadi pada saat pengambilan keputusan yang penting," ungkap politisi Partai Golkar itu.
"Di banyak negara Parlemen yang maju juga begitu. Jangan paripurna kosong nggak ada apa-apa, teman-teman marah juga, kan ada kegiatan juga komisilah, itulah. Itu concern kita pada saat pengambilan keputusan," sambung Akom.(*)
"Saya kan sudah sampaikan ini kegelisahan bukan hanya publik yang gelisah, saya juga gelisah pimpinan fraksi gelisah pada rapat informal dengan saya gelisah. Ternyata bukan hanya pada paripurna saat rapat partai pun sama," kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2016). Demikian dikutif detik.
Ia menyebut masih memikirkan langkah terbaik dan terefisien bagaimana membuat agar tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat meningkat. Ia bersama pimpinan fraksi berwacana akan menerapkan sistem reward and punishment.
"Ini kita sedang memikirkan bagaimana jalan keluarnya dengan mempertimbangkan reward and punishment dan katup peraturannya seperti apa biar ini tidak terjadi lagi ke depannya," bebernya.
"Rapat fraksi rapat partai sama. Ini memang konsekuensi pemilihan langsung seperti ini," imbuh dia.
Namun yang menjadi catatan Akom, yang terpenting kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna adalah saat pengambilan keputusan. Di negara maju pun menurutnya demikian.
"Parlemen di banyak negara itu sama yang penting saat pengambilan keputusan. Pada saat itu lah kehadiran dituntut perlu bukan hanya tandatangan tapi juga fisik. Jadi bukan pada saat rapat paripurna yang bukan ambil keputusan teman teman protes, enggak mesti. Jadi pada saat pengambilan keputusan yang penting," ungkap politisi Partai Golkar itu.
"Di banyak negara Parlemen yang maju juga begitu. Jangan paripurna kosong nggak ada apa-apa, teman-teman marah juga, kan ada kegiatan juga komisilah, itulah. Itu concern kita pada saat pengambilan keputusan," sambung Akom.(*)
No comments:
Post a Comment