Musrembang Kab.Tolitoli Sulawesi Tengah

Musrembang Kab.Tolitoli Sulawesi Tengah 

Isu strategis Kabupaten Tolitoli yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 meliputi tata kelola pemerintahan, kemiskinan yang masih tinggi, indeks pembangunan manusia masih rendah, penataan kota dan lingkungan hidup, ketimpangan pendapatan antar kelompok dan wilayah kecamatan, kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, infrastruktur daerah dan pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tolitoli Anhar Dg. Mallawa, SE saat menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dihadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Tolitoli beberapa waktu lalu.

Anhar juga menjelaskan dari 13 Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Tolitoli berada pada urutan ke 11 dalam capaian kinerja ekonomi Tahun 2016 dengan laju pertumbuhan produk domestik regional brutto (PDRB) sebesar 5,42 % sementara untuk tingkat kemiskinan, Kabupaten Tolitoli berada pada urutan ke-4 di Provinsi Sulawesi Tengah dengan prosentase sebesar 13,30 % pada Tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 silam yang masih berada pada angka 13,47 %. Dari sisi daya saing, di Tahun 2017 lalu Kabupaten Tolitoli berada di peringkat ke-8 di Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai indeks daya saing 0,1338. Nilai indeks tersebut berhasil mendongkrak posisi Kabupaten Tolitoli naik satu peringkat dari sebelumnya pada Tahun 2016 berada pada peringkat ke 9.

Berdasarkan hal itu, maka untuk Tahun 2019 mendatang kata Anhar, telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tolitoli dengan mengusung tema penguatan sinergitas pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi berbasis potensi wilayah. Ada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2019 yakni peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis informasi teknologi; peningkatan  jaringan infratruktur pelayanan dasar; peningkatan tata  kelola lingkungan; pemerataan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan; dan peningkatan pengelolaan pertanian, perikanan berbasis potensi unggulan dan daya saing.( Rusli )