Mesuji,Media Suara Nasional-Dalam rangka mendukung kebijakan one map policy, serta meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan, khususnya pemetaan administrasi dan tata ruang, Pemerintah Kabupaten Mesuji menjalin kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Kerjasama ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Bupati Mesuji Saply dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Titiek Suparwati di Kantor Badan Informasi Geospasial, Cibinong, Jawa Barat, Selasa (04/09/2018) dan turut disaksikan oleh Kepala BIG Prof Hasanuddin Zainal Abidin, Sekretaris Daerah Rizal Fauzi, Kepala Bappeda Sukarman, Kabag Tata Pemerintahan Gunarso, dan Kabag Hukum dan Organisasi Olvin.
Selain dengan Pemkab Mesuji, pada kesempatan yang sama BIG juga melaksanakan penandatanganan MoU kerjasama dengan 25 instansi, terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Wakil Bupati Saply mengatakan, kerja sama ini diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data serta Informasi Geospasial (IG) untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Mesuji.
“Pemanfaatan sistem IG ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Mesuj, khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan,” ucap Saply.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Mesuji Gunarso yang ikut mendampingi mengatakan, kerjasama ini meliputi pembangunan basis data dan meta data geospasial, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi, informasi geospasial dasar dan tematik, pelaksanaan proses orthorektifikasi citra satelit resolusi tinggi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial, penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya, dan pembangunan dan pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
"Melalui kerjasama ini juga akan dibentuk Dashboard Kinerja dan Evaluasi dalam rangka pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang,” terang Gunarso.
Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin berharap kegiatan ini tidak berhenti pada perjanjian kerjasama saja, namun ada tindak lanjutnya. Menurutnya, paradigma pembangunan saat ini harus tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), sehingga kebutuhan akan IG sudah tidak bisa ditawar lagi.
Dengan semakin tingginya animo kementerian, lembaga, pemda, dan swasta untuk melaksanakan kerja sama dengan BIG ini menunjukkan bahwa IG semakin dibutuhkan di masyarakat. Hal itu menunjukkan pemahaman para pemangku kepentingan di Indonesia terkait menfaat IG sudah semakin meningkat.
“Saya berharap ke depannya berbagai kerja sama antara BIG dengan para pihak akan berlanjut dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kedua-belah pihak dan mempercepat penyelenggaraan IG di daerah serta dapat mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.( AAN )
No comments:
Post a Comment