Tulang Bawang Barat, Media Suara Nasional - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan
(BPMPK) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), melalui Kepala Bidang
kantor setempat, dalam menanggapi Pemberitaan dari Surat Kabar
Swara Nasional Pos pada edisi terbitan Selasa (18/7) kemarin terkait
dengan dugaan adanya Mark-Up Dana maupun Data yang dilakukan oleh oknum
Kepala Tiyuh.
Wando, yang baru
saja menduduki kursi jabatan selaku Kepala Bidang (Kabid) BPMPK Tubaba
mengatakan akan lakukan Pengecekan Berkas Pengajuan (SPJ) dan Berkas
Laporan Hasil Kerja Dana Desa (DD) tahun 2016 yang lalu, milik Tiyuh
Toto Katon Kecamatan Batu Putih Kabupaten, Tulang Bawang Barat (Tubaba)
guna memastikan atas adanya dugaan Mark-Up Dana Pembangunan Posyandu
maupun Mark-Up Data yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Tiyuh
tersebut seperti yang telah diterbitkan di surat kabar Swara Nasional Pos.
"Berhubung saya
sedang sakit, jadi saya sekarang di rumah terkait dengan dugaan tersebut
saya kurang faham karena saya juga waktu tahun 2016 belum menjabat selaku Kabid, mengenai dugaan itu besok Rabu (19/7) nanti kita cek dulu berkas
pengajuan maupun berkas laporan hasil kerjanya, untuk memastikan apakah
dugaan itu benar adanya atau tidaknya, hanya itu saja jawaban yang bisa
saya berikan pada hari ini dulu," ungkapnya Wando saat dihubungi Via
Telpon Celluler. Selasa (18/7).
Terpisah,
Ketua Dewan Pinpinan Pusat (DPP) Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM)
Aliansi Indonesia Kabupaten, Tubaba. Dalam menanggapi Penjelasan dari Kepala Bidang (Kabid) BPMPK setempat, Ketua DPP Aliansi Indonesia,
berharap agar Pihak BPMPK bisa benar-benar terans separan kepada pihak
awak media maupun pihak Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai Pemberdaya masyarakat dan kampung. Hal ini agar lebih memudahkan
kenerja awak media dan lembaga selaku Perpanjangan Tangan dari
Pemerintah, dalam menjalankan tugas sebagai kontrol sosial.
"Kami sangat
berharap kerja samanya yang baik kepada pihak BPMPK, terutama di dalam
menggelola bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan
menggunakan APBN seperti yang telah di gulirkan oleh Pemrintah kepada
seluruh Kepala Tiyuh yang ada di kabupaten setempat di setiap tahunnya,
yaitu, berupa Perogram Dana Desa (DD). KarEna jika saling ada kerja sama
antara Pihak Pemerintah, Media dan Lembaga maka kami rasa Pengguna
Anggaran tersebut bisa terealisasi dengan benar," harap Ketua Lembaga
Aliansi Indonesia kepada, pihak BPMPK. Selasa (18/7).
Lanjut
Ketua DPP Lembaga Aliansi Indonesia Tubaba, terkait dengan dugaan
Mark-Up yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Tiyuh Totokaton Kecamatan Batu Putih Kabupaten setempat. Pihaknya akan menelusuri
dugaan tersebut hingga sampai dengan tuntas, dan akan mempersiapkan
data-data yang dimiliki oleh pihaknya.
"Kami akan
dalami dugaan ini dan kami akan telusuri hingga keakar-akarnya guna
menambahkan data-data yang ada pada kami, dan jika ini terbukti ada
Mark-Up Dana maupun data maka dugaan ini akan kami usung keranah Pihak
Hukum, sebab ini menyebabkan kerugian pada keuangan Negara dan tentunya
kami akan minta kepada pihak hukum untuk meminta oknum tersebut
bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh oknum tersebut," tandasnya. (JEF/DEDi)
No comments:
Post a Comment