Cibinong, Swaranasionalpos.com - Buruknya hasil pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan jalan tahun 2016 lalu tidak lepas dari buruknya perencanaan dan pengawasan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang (DPUPR) sebelumnya Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor. Sehingga baru beberapa bulan sudah hancur kembali.
Selain perencaaan yang asal jadi, pengunaan anggaran yang tidak maksimal menjadi penyebab banyak kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tidak terserap secara.
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pemantau Masalah Pembangunan dan Perkotaan, Herry di Cibinong akhir-akhir ini di Kejaksaan Negeri Cibinong. Herry mengatakan, kinerja yang asal jadi dalam perencanaan proyek di tambah lemahnya pengawasan membuat mutu atau kualitas pekerjaan sangat rendah selain itu serapan anggaran juga jadi rendah. Ujarnya.
Selain itu, masalah pengumuman lelang yang terlambat juga berdampak terhadap gagalnya beberapa proyek pembangunan. Ditambahkan Herry, Pemkab Bogor sudah seharusnya tanggap dan respon karena kejadian ini bukan hanya tahun kemarin saja tetapi tahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Kenapa Pemkab Bogor melalui Dinas DPUPR tidak mengevaluasi mulai dari penganggaran, perencanaan dan waktu pelaksanaan sebagai Dinas teknis. Ungkap Herry.
”Banyak perusahaan yang kontraknya diputus, karena tidak sesuai RAB dengan kondisi lapangan sehingga pengerjaannya tidak sesuai. Semua ini dampak dari DPUPR memilih konsultan perencana yang buruk,” kata Herrry kepada SNP.
Padahal, menurut Herry, jika sejak perencanaan sudah bagus dan perhitungan matang, maka semua proyek pembangunan infrastruktur akan berjalan lancar. Meski paket atau proyek di DPUPR banyak, tidak jadi penghalang, bila mereka bekerja secara profesional.
Herry menegaskan jika konsultan perencana yang dipilih tidak berkompeten atau tidak professional dibidangnya, jangan harap pembangunan berjalan maksimal dan memiliki mutu yang maksimal juga.
Dalam catatan SNP tahun anggaran 2016 lalu banyak menemukan kejanggalan dan keanehan mulai dari nilai anggaran dan jumlah pagu. Seperti Peningkatan Jalan Cileungsi Kidul-Gandoang (STA 3000-STA 4000) artinya panjang yang dikerjakan 1 km, fakta dilapangan yang dikerjakan hanya 518 meter dengan anggran Rp. 1.265.208.000, masih banyak lagi. Ini terjadi karena dari harga HPS terlalu jauh turun ke HPS. Sementara pihak ketiga harus menawar kembali dari harga HPS yang telah ditentukan panitia lelang.
”SNP sudah pernah kirimkan gambar fakta-fakta lapangan berupa kliping maupun surat untuk mengigatkan DPUPR agar lebih bekerja maksimal dan jika merencanakan sebuah paket benar-benar turun kelapangan jangan hanya diatas kertas. Seharusnya DPUPR pun bisa belajar dari tahun-tahun sebelumnya apa yang menjadi kendala,” terangnya. *JEF/KND/NAY
No comments:
Post a Comment