 |
| Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati Soekarno Putri |
Kota Bandar Lampung, Media Suara Nasional - Wacana PDIP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), dalam Pilgub
Lampung 2018 mendatang dipastikan bakal sulit terwujud. Salah satu
faktor penyebabnya adalah, hambatan komunikasi para petinggi kedua
partai ditingkat pusat.
Bahkan, wacana PDIP menyerahkan tiket bakal calon gubernur (Bacagub) kepada kandidat eksternal partai, disebut-sebut adalah awal kekalahan partai berlambangkan banteng moncong putih sebelum 'berperang' di Pilgub Lampung.
Untuk diketahui, wacana akan berkoalisinya PD dan PDIP mengusung duet kandidat cagub petahana M Ridho Ficardo bersama Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Mukhlis Basri kembali bergulir pasca kedatangan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto ke Lampung, Minggu (3/12).
"Jika harus berkolaborasi dengan partai lain harus dipastikan bahwa PDIP mendapat posisi lebih di depan, artinya cagub harus berasal dari kader PDIP. Menempatkan diri sebagai cawagub, menurut saya, adalah sebuah kekalahan sebelum berperang," kata Direktur Rakata Institute Lampung, Eko Kuswanto kepada LE-plus, Senin (4/12).
Menurut dia, dalam konteks Pilgub Lampung 2018, PDIP sebagai partai paling elektabel di Lampung yang memiliki basis massa yang militan, juga sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung kandidatnya tanpa harus merger dengan partai lain- seharusnya mampu menjaga citra positifnya.
Meski demikian, lanjut Eko, ada peluang untuk PDIP terbelah dukungan massanya jika surat rekomendasi secara resmi mencalonkan Herman HN sebagai cagub sementara kader PDIP lainnya (misalnya Mukhlis Basri) digandeng partai lain sebagai calon wakil gubernur.
"Kalau ini terjadi, mirip seperti kondisi di Pilgub Jawa Timur, dimana Emil Dardak menjadi cawagub Khofifah dan memecah dukungan PDIP yang telah mencalonkan Gus Ipul-Azwar Anas secara resmi," ujarnya.
Eko mengatakan, membaca peta politik jelang Pilgub Lampung 2018 tentu bukan perkara mudah, persaingan antarkandidat semakin sengit dan mungkin saja 1 atau 2 nama bisa menjadi ‘korban’ jelang pendaftaran kandidat bulan depan.
"Jika terlalu menggunakan ‘one man show’ pun PDIP bisa saja tergelincir di tikungan terakhir. Kondisi akan lebih menguntungkan, jika PDIP mampu bekerjasama dengan partai-partai lain untuk menambah kekuatan barisannya, tetap dengan konfigurasi wajib cagub dari PDIP, " pungkasnya. (Azhimi)
Bahkan, wacana PDIP menyerahkan tiket bakal calon gubernur (Bacagub) kepada kandidat eksternal partai, disebut-sebut adalah awal kekalahan partai berlambangkan banteng moncong putih sebelum 'berperang' di Pilgub Lampung.
Untuk diketahui, wacana akan berkoalisinya PD dan PDIP mengusung duet kandidat cagub petahana M Ridho Ficardo bersama Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Mukhlis Basri kembali bergulir pasca kedatangan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto ke Lampung, Minggu (3/12).
"Jika harus berkolaborasi dengan partai lain harus dipastikan bahwa PDIP mendapat posisi lebih di depan, artinya cagub harus berasal dari kader PDIP. Menempatkan diri sebagai cawagub, menurut saya, adalah sebuah kekalahan sebelum berperang," kata Direktur Rakata Institute Lampung, Eko Kuswanto kepada LE-plus, Senin (4/12).
Menurut dia, dalam konteks Pilgub Lampung 2018, PDIP sebagai partai paling elektabel di Lampung yang memiliki basis massa yang militan, juga sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung kandidatnya tanpa harus merger dengan partai lain- seharusnya mampu menjaga citra positifnya.
Meski demikian, lanjut Eko, ada peluang untuk PDIP terbelah dukungan massanya jika surat rekomendasi secara resmi mencalonkan Herman HN sebagai cagub sementara kader PDIP lainnya (misalnya Mukhlis Basri) digandeng partai lain sebagai calon wakil gubernur.
"Kalau ini terjadi, mirip seperti kondisi di Pilgub Jawa Timur, dimana Emil Dardak menjadi cawagub Khofifah dan memecah dukungan PDIP yang telah mencalonkan Gus Ipul-Azwar Anas secara resmi," ujarnya.
Eko mengatakan, membaca peta politik jelang Pilgub Lampung 2018 tentu bukan perkara mudah, persaingan antarkandidat semakin sengit dan mungkin saja 1 atau 2 nama bisa menjadi ‘korban’ jelang pendaftaran kandidat bulan depan.
"Jika terlalu menggunakan ‘one man show’ pun PDIP bisa saja tergelincir di tikungan terakhir. Kondisi akan lebih menguntungkan, jika PDIP mampu bekerjasama dengan partai-partai lain untuk menambah kekuatan barisannya, tetap dengan konfigurasi wajib cagub dari PDIP, " pungkasnya. (Azhimi)
No comments:
Post a Comment