MEDIA SUARA NASIONAL

RELEVAN - OBJEKTIF - LUGAS

lightblog

Tuesday, December 20, 2016

Pemberian Mobil Dinas Untuk 351 Kades di Kab. Tasikmalaya Menuai Polemik



Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhmanul Ulum
Kab. Tasikmalaya, SNP - Di tengah sorotan masih banyak jalan yang hancur di pelosok desa-desa, kini Pemerintah  Kabupaten (Pemkab)  Tasikmalaya justru malah akan memberikan sejumlah mobil dinas jenis Suzuki Futura.

Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan, mobil dinas yang akan diberikan ini untuk membantu tugas para kepala desa. Pemberian kendaraan itu  murni merupakan suatu kebutuhan.

“Pemkab Tasikmalaya  akan  menganggarkan sebesar Rp 43 miliar  pada anggaran tahun 2017. Bagi sebanyak 351 Kepala Desa (Kades) yang tersebar di 39 Kecamatan yang ada,” bebernya, Senin (19/12).
Uu mengatakan, bantuan mobil tersebut guna untuk memudahkan kerja kepala desa dan membantu  masyarakat, bukan untuk bersenang-senang. Anggarannya cukup besar, sehingga pihaknya minta dimanfaatkan dengan baik

Di tempat terpisah pemerhati Tasikmalaya, Yayan Obong merasa kaget dengan adanya pemberian mobil dinas itu. Pasalnya, kalau untuk memudahkan  transportasi, sejumlah Kades itu selama ini sudah mengunakan bantuan sepeda motor.

Seharusnya, Pemkab itu lebih memperhatikan jalan-jalan yang rusak di desa-desa yang ada, mengingat medannya sudah rusak parah. Justru sebaiknya jalan terlebih dahulu yang diperbaiki, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Mengingat akses jalannya rusak di sejumlah desa, tentunya itu akan berdampak serius kepada sejumlah kendaraan mobil dinas. Sebab, itu butuh perawatan atau pemeliharaan. Kemudian juga siapa nanti yang akan memberi bensin untuk operasional Kades?Apakah semuanya itu juga akan dibebankan kepada APBD Pemkab Tasikmalaya?" herannya.

Kata Yayan, padahal seyogianya Pemkab akan lebih baik mengalokasikan dana sebesar Rp 43 miliar itu untuk kepentingan masyarakat luas saja. Jumlah anggaran itu perlu untuk dievaluasi, apalagi banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan, misalnya untuk penanganan kemiskinan

“Nanti dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, karena terkesan Pemkab lebih memprioritaskan kebutuhan Kades ketimbang kebutuhan jalan yang memadai untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(Ariska/D.Saepudin)

No comments:

Post a Comment