MEDIA SUARA NASIONAL

RELEVAN - OBJEKTIF - LUGAS

lightblog

Friday, September 22, 2017

Dedi Mulyadi Tolak di Pasangkan Dengan Ridwan Kamil Dalam Pilgub Jabar 2018

Dedi Mulyadi (baju putih), Ridwan Kamil (jas hitam)
Bandung, Media Suara Nasional - Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi sekaligus Ketua DPD Jabar, secara tegas menolak di pasangkan dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat nanti.

Menurut Dedi, “saat ini Golkar memiliki 17 kursi di DPRD Jawa Barat dan menjadi pemilik kursi terbanyak setelah Partai PDIP, dengan demikian mestinya Partai Golkar mengusung calon dari partainya sendiri bukan dari partai lain.”

Oleh karena itu Dedi Muyadi menolak secara tegas bila di pasangkan dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Dia  pun siap bertarung dengan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jabar 2018 nanti.

Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Dedi Mulyadi Ketua DPD Jawa Barat tidak mendapat usungan dari DPP Golkar Pusat, hal ini setelah ada surat edaran keputusan dari DPP Pusat yang di tandatangani Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham serta Ketua Tim Pilkada Pusat, surat keputusan itu di tujukan kepada DPD Jabar.

Sementara itu Kordib PP Indonesia 1 dan Ketua Bidang PP Jawa 1 belum membubuhkan paraf mereka sebagai yang menyetujui. Selain itu, surat belum di bubuhi tanggal penerbitan surat dan nomor surat. Dalam surat yang di tujukan ke DPD Jabar, malah DPP Pusat memutuskan dan menunjuk Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur dan Daniel Mutaqiem sebagai Calon Wakil Gubernur Jabar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPD Golkar Jabar, MQ Iswara dalam pesannya melalui telepon seluler ke media mengatakan, Sampai saat ini pihaknya belum mendengar soal keputusan tersebut. Tentunya soal pembahasan tentang calon Kepala Daerah ada di internal Partai Golkar merujuk kepada Juklak yang ada, yaitu juklak DPP No. 6 tahun 2016, itu yang kami akui semua tahapannya dan yang kami patuhi. Dan kami masih menunggu keputusan resmi yang di sampaikan secara resmi, semuanya ada mekanismenya,” tegasnya, Jumat (22/9).

Pihaknya meyakini keputusan DPP Pusat tidak akan gegabah dalam rekomendasi pemilihan Gubernur Jawa Barat ini. Terlebih Pilgub saat ini menjelang dengan Pileg dan Pilpres, dimana Jabar selalu menjadi barometer secara nasional,” pungkasnya. (JEF/ARBIM)

No comments:

Post a Comment