 |
| (c) Humas Jabar |
Kota Bandung, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bandara Internasional
Jawa Barat (BIJB), dan PT. Angkasa Pura II (Persero) sepakat melaksanakan
operasional jasa kebandarudaraan BIJB untuk 17 tahun ke depan.
Kesepakatan ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang
ditandatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama (Dirut) PT. BIJB,
dan Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero) di Gedung Pakuan, Jl. Otto
Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Senin (22/1/18).
Sesuai dengan kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) ini, PT. BIJB
akan melakukan kegiatan dari aspek pengusahaan (komersial) dan PT.
Angkasa Pura II (Persero) akan menyelenggarakan operasional dan
pemeliharaan BIJB. Selanjutnya, atas dasar KSO ini akan diterbitkan pula
izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) atas nama PT Angkasa Pura II
(Persero) untuk pengoperasian BIJB.
Selain itu, berdasarkan perjanjian ini, PT. Angkasa Pura II (Persero)
akan melakukan perpanjangan runway BIJB hingga mencapai 3.000 (tiga
ribu) meter. PT. Angkasa Pura II (Persero) pun akan menjadi Pemegang
Saham PT. BIJB, yang akan dituangkan dalan Perjanjian tersendiri, yaitu
Shareholder Agreement (SHA).
“Ini adalah sebuah sejarah yang kita syukuri karena ini (BIJB) adalah
bandara pertama yang dioperasikan secara bersama-sama antara BUMN dan
BUMD, serta pembangunannya pun pembangunan bersama antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Pusat dan para pihak terkait,” kata Aher usai
penandatanganan perjanjian.
“Kita berharap dengan selesainya KSO ini akan ada sebuah kejelasan
bahwa bandara ini pasti jadi, kalau sudah KSO ini pasti jadi, dan kita
mudah-mudahan pengerjaan sisanya kurang lebih 15 persen lagi bisa
dikebut dua bulan atau tiga bulan ke depan. Harapan Presiden untuk
diresmikan 2018 bisa jadi kenyataan. Insyaallah harapan Presiden tidak
hanya jadi kenyataan diresmikan sebagai bandara baru tetapi bisa
digunakan untuk embarkasi haji untuk keberangkatan 2018,” paparnya.
Rencananya soft launching BIJB akan dilakukan pada awal Mei 2018, dan
pada bulan Juni akan dilakukan grand launching. Grand launching akan
fokus pada kesiapan hal-hal teknis bandara, seperti penyediaan
fasilitas, sistem operasional (yang sudah berjalan di AP II), human
resources, juga hal yang berkaitan dengan teknologi, infrastruktur
pendukung, dan lain sebagainya.
Apresiasi disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Bambang
Brojonegoro yang hadir dalam acara penandatanganan PKS ini. Menurut
Bambang, langkah Pemprov Jawa Barat menginisiasi pembangunan bandara
bisa menjadi contoh bagi daerahnya lainnya di Indonesia.
“Pemprov Jawa Barat menginisiasi pembangunan bandara ini, tidak hanya
karena keinginan Pemerintah Pusat semata tapi lebih pada inisiatif
Pemerintah Daerah. Ini tentunya bisa jadi sejarah baru bagi pembangunan
infrastruktur di Indonesia,” tukas Bambang dalam sambutannya.
Biasanya keinginan untuk membangun atau mengembangkan sebuah bandara
terpaku pada pembiayaan yang berasal dari APBN. Namun, hal yang sama
tidak terjadi pada BIJB.
“Awalnya BIJB ini tidak hanya penggagasnya dari Pemerintah Daerah,
tapi juga pendanaannya dan operasinya. Meskipun di tengah jalan seperti
pembangunan sisi udara ada dana dari APBN tapi saya tetap harus
memberikan apresiasi. Dan saya berharap model ini bisa menular ke daerah
lain,” harap Bambang.
PT. Angkasa Pura (AP) II (Persero) dalam KSO ini sebagai investor dan
operator. Sebagai operator, Dirut PT. AP II Muhammad Awaluddin
mengatakan, bahwa pihaknya sesuai dengan permintaan Pemprov Jawa Barat,
akan melanjutkan pembangunan runway sepanjang 500 meter dengan alokasi
dana Rp 350 Miliar.
“Dan sebagai investor, kita juga sudah menghitung, walaupun belum
ditetapkan oleh pemegang saham kami sudah mengalokasikan. Jadi, alokasi
anggaran yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Maritim sekitar Rp 1,1
Triliun itu sudah kita siapkan,” kata Muhammad usai acara
penandatanganan perjanjian di Gedung Pakuan.
PT. AP II sendiri akan bisa mendapatkan saham sebesar 49% di BIJB. “49
persen dibuka oleh Pak Gubernur (Jabar), jadi ruang itu menurut saya
sangat luar biasa. Itu previllage yang diberikan Pemerintah Provinsi
Jawa Barat kepada Angkasa Pura II,” tutur Muhammad.
Lebih lanjut, Muhammad juga mengatakan, megapolitan area Jakarta saat
ini di-cover oleh Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Pada
2017, traffic passenger di kedua bandara tersebut mencapi 70 juta
penumpang. Sementara jumlah penduduk di area megapolitan tersebut
(Jabodetabek) termasuk Jawa Barat bagian barat dan kawasan lainnya
secara populasi berjumlah sekitar 50 juta penduduk. Tingkat kepadatannya
cukup tinggi. Sehingga, apabila ada bandara alternatif ketiga, yaitu
BIJB Kertajati maka beban traffic passenger tersebut akan tersebar.
“Proyeksi (penumpang) tahun ini kalau kemudian itu (70 juta
penumpang) akan bisa kita alihkan paling tidak dalam waktu yang sangat
pendek, dua juta traffic passenger paling tidak kita bisa alihkan ke
Kertajati hanya enam bulan pertama. Karena kita akan mulai operasi
sekitar Juni,” kata Muhammad.
Untuk itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro berharap
pada BIJB bisa menjadi komplemen Bandara Soekarno-Hatta. “Jadi, dari
kami (Kementerian PPN/Bappenas) dari sisi perencanaan yang melihat ke
depan. Maksimalkanlah Kertajati ini sebagai komplemennya Soekarno-Hatta.
Ini (BIJB) bukan pesaing tapi sebagai komplemen,” ujar Bambang.
KSO 17 tahun ini harus bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi BIJB.
BIJB harus mempunyai komitmen untuk menjadi Badan Usaha Bandar Udara
(BUBU) tersendiri. Manfaat yang lebih luas, BIJB harus mampu menciptakan
pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.
“Ide pertama mungkin di Indonesia sebagai aerocity. Jadi, tidak hanya
bandara atau airport tapi juga kota yang basisnya bandara. Dan saya
harapkan Direksi BIJB bisa benar-benar memanfaatkan properti yang ada di
sekitar Bandara Jawa Barat, sehingga akhirnya bisa memberikan
keuntungan dan bisa menjadi — kalau buat Pak Gubernur, sumber
pertumbuhan baru di Jawa Barat, bisa menjadi kota baru yang tidak hanya
mengurangi beban kota lain. Jangan Jawa Barat itu hanya bertumpu ke
Bandung, Bogor, Cirebon,” pungkas Bambang.
No comments:
Post a Comment