Pembancakan Dana Rutilahu di Desa Limus Nunggal Kec. Cilengsi Bogor Bak Lingkaran Setan

Jamaluddin Mansyur SH, aktivis kepemudaan Kp. Bakom Desa Limus Nunggal, Cilengsi

Bogor, Media Suara Nasional

Program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH/Rutilahu) merupakan program pemerintah dalam mengentaskan masyarakat yang tidak mampu dalam sektor hunian atau tempat tinggal dari tidak layak huni ke arah layak huni, yang di gelontorkan melalui dana APBD. Sehingga program ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Karena kehadirannya sangat di nanti oleh warga miskin yang membutuhkan.

Namun, apa jadinya jika progran ini di salahgunakan atau di selewengkan oleh oknum pejabat terkait. Anggaran yang seharusnya di berikan kepada masyarakat tidak mampu, justru di jadikan ajang bancakan bagi-bagi kue oleh para pejabat yang mengelolanya.

Hal ini di temukan oleh SNP di Desa Limus Nunggal Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor Jawa Barat, di mana dana yang seharusnya diterima masyarakat miskin yang masuk ke dalam program bantuan Rutilahu itu nilainya Rp 10 juta rupiah (10.000.000-,) setelah di potong pajak 11,5%. Namun nyatanya, masyarakat penerima manfaat program tersebut hanya mendapatkan Rp 6-7 juta saja, Dan itupun di berikan dalam bentuk material yang juga di duga harga telah di mark-up terlabih dahulu.

Sehingga, masyarakat penerima sangat terbebani dalam mengelola bantuan ini, bahkan sampai berhutang kepada rentenir agar dapat mewujudkan dalam bentuk hunian yang layak tersebut. Begitu massive nya program bagi-bagi kue dana rutilahu di Desa Limus Nunggal ini bak lingkaran setan. Karena di duga melibatkan semua pihak, mulai dari pejabat pemerintah desa sampai tokoh- tokoh terkait.

Sehingga, jika ada yang mengkritik, tak ayal si pengkritik  akan jadi bulan-bulanan. Mulai dari hujatan, tekanan, caci makian, bahkan di anggap pahlawan kesiangan. Hal tersebut di terima dan di rasakan oleh Jamaluddin Mansyur SH, seorang aktivis kepemudaan Kp. Bakom Desa Limus Nunggal Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, yang di temui SNP di kediamannya.

Kepada SNP, Ilonk sapaan akrab Jamaluddin Mansyur SH, menuturkan, "saya menegur dan mengingatkan mereka (pejabat pemdes) agar meninjau kembali kebijan mereka dalam menyalurkan bantuan ini agar sesuai dengan aturan yang berlaku," ucapnya.

"Karena saya melihat ada pratek-praktek KKN secara terselubung dan sistematis disini. Mulai dari pemotongan dengan alasan pajak, serta menyalurkan bantuan dalam bentuk barang dengan melakukan mark-up harga," lanjut Ilonk.

Namun, sangat di sayangkan kritikan saya ini bukannya mendapatkan apresiasi malah sebaliknya, saya di serang dari berbagai pihak. Mulai dari tekanan, cacian, bahkan di anggap anggap pahlawan kesiangan," masih kata Ilonk,

"Namun, setalah ramai menjadi perbincangan di masyarakat tentang adanya dugaan penyelewngan, terakhir saya di undang oleh beberapa oknum pejabat pemdes Limus Nunggal dan mereka menawarkan sesuatu kepada saya untuk kerjasamanya, ada apa ini ?... " pungkas Ilonk dengan penuh tanda tanya. 2/4.

Di tempat yang terpisah, Ketua LSM Pemerhati Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat (LSM PEMDIKAR) TB Simbolon, ketika di minta tanggapannya terkait hal di atas, kepada SNP mengatakan, "dengan menekan dan mengintimidasi aktivis saja itu sudah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, apalagi sudah berani menawarkan sesuatu untuk bekerja sama dan sudah pasti punya niat yang tidak baik, dengan kata lain berusaha menyuap agar borok mereka tidak terkuak," ungkap Simbolon.

"Ini menandakan dugaan penyelewngan itu semakin kuat akan kebenaranya, dan sudah pasti melibatkan banyak pihak," lanjut Simbolon.

"Ini harus di usut tuntas! Jika di butuhkan, saya siap menurunkan team untuk meng audit dan meneruskannya kepihak yang berwajib, pungkas Ketua LSM PEMDIKAR.  (BEN/Hff)