"Kapolri juga harus mengevaluasi Kapolda Jabar yang juga gagal melindungi warga negara," kata Hendardi dalam sebuah pernyataan tertulis, hari ini, seperti dikutif Rimanews.
Baca: Pembubaran Kebaktian Bandung oleh "Pembela Ahlus Sunnah" Jadi Trending Dunia
Dua ormas Pembela Ahlul Sunah dan Dewan Dakwah Indonesia Bandung kemarin membubarkan acara Natal karena dianggap tak berizin. Mereka juga beralasan, seharusnya perayaan Natal dilakukan di gereja dan bukan di tempat terbuka.
Kepolisian Resort Kota Bandung, kata Hendardi merupakan aktor negara terdepan yang harus bertanggung jawab atas pembubaran acara itu.
Sebab, kata dia, polisi bukan hanya membiarkan aksi kelompok intoleran tetapi juga aktif dan memprakarsai pembubaran dengan alasan yang tidak masuk akal.
"Cara kerja polisi dalam menangani kasus-kasus semacam ini tetap tidak berubah, dimana Polisi selalu memaksa kelompok minoritas yang menjadi korban yang justru harus mengikuti kehendak kelompok intoleran," sebut dia.
Baca juga: Soal Pembubaran KKR di Bandung, Gubernur Jabar : Itu kan kejadian kecil
Hendardi menilai pembubaran itu merupakan pelanggaran atas kebebasan beribadah. "Ini merupakan ancaman serius bagi kemajemukan Indonesia," kata dia.
Menurut Hendardi, jika tidak ada penindakan terhadap kelompok-kelompok intoleran, maka aksi-aksi serupa akan menyebar lebih luas. (Rima)
No comments:
Post a Comment