Persoalan Aset Antara Pemkab Tasikmalaya Dengan Pemkot Sudah Selesai

Kabid Barang dan Aset Kota Tasikmalaya, Dimas Iskandar

Kota Tasikmalaya, SNP- Persoalan aset antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya sudah selesai. Proses penyelesaian itu dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Proses itu dilalui cukup panjang dari 2002 sampai selesai pada 2013.Dengan melalui komunikasi panjang.Serta adanya win-win solution antara Pemkot dan Pemkab yang di fasilitasi oleh Pemprov dan Pusat.

Kepala Bidang (Kabid) Barang dan Aset Kota Tasikmalaya, Dimas Iskandar mengatakan kini sudah tidak ada lagi penyerahan aset dari Pemkab Tasikmalaya, karena semuanya sudah selesai.

Cuma saat ini Pemkot hanya menunggu penyerahan sebanyak 10 sertifikat asli saja. Sedangkan total aset yang ada itu sebanyak 85 titik. Adapun yang sudah diserahkan Pemkab kepada Pemkot itu sebanyak 45 titik.

Kemudian yang dihibahkan Pemkot kepada Pemkab sebanyak 41 titik.Sedangkan satu lagi ada aset yang dihitung satu nomor tapi ada dua bidang yakni Terminal Indihiang dan Pasar.Jadi tetap total jumlahnya sebanyak 85 titik.

Terkait adanya hibah aset dari Pemkot ke Pemkab, hal itu merupakan hasil kesepakatan bersama.Bahkan sudah diparipurnakan oleh DPRD, tapi kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan yang ada.

Pasalnya sudah ada payung hukumnya yakni PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Kedua aturan payung hukum tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001.

Bahkan dengan BPK juga tidak ada masalah.karena mengacu kepada PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, sebab semuanya sudah menempuh segala ketentuan proseduralnya.

“Persoalan aset antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya itu, sudah lama selesai pada 2013. Cuma saat ini Pemkab masih menahan 10 sertifikat,” terangnya, Jumat (23/12).

Kata Dimas, kini sudah tidak ada lagi penyerahan aset dari Pemkab Tasikmalaya. Karena semuanya sudah selesai.Cuma saat ini Pemkot hanya menunggu penyerahan sebanyak 10 sertifikat asli saja.

10 sertifikat aset bangunan tersebut berada di komplek dadaha.Pihaknya selama ini sudah berupaya dengan melayangkan surat pada 2015 dan 2016.Tapi sampai saat ini belum ada jawaban.

Pihaknya saat ini hanya menerima poto copy sertifikatnya saja. Padahal yang dibutuhkan itu adalah sertifikat aslinya.Dengan ditahannya sertifikat tersebut, akibatnya jadi kendala disaat ada pembangunan.

Saat ini aset yang sudah di serahkan ke Pemkot.Tapi masih diisi oleh Pemkab itu adalah Dinas Pariwisata, Kantor LH yang berada di Kawalu.Kemudian satu lagi Kantor Unit PDAM yang berada di Kantor KB.

Ketiga institusi itu, saat ini masih menunggu pembangunan gedung baru di Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.Nanti kalau sudah ada di pastikan pindah. Sedangkan aset yang di gunakan Pemkot.Tapi milik Pemkab itu adalah Satpol PP dan KPUD.

“Kalau aset seperti bekas Terminal Cilembang, Kantor Bupati, Pendopo, BKPLD, BPBD, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, SPBU Martadinata dan yang lainnya.Sudah merupakan aset Pemkab,” pungkasnya.(Ariska/D.Saepudin)