SNP, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan ada pabrik farmasi yang memberikan
gratifikasi Rp 600 miliar ke para dokter. Praktek semacam ini dianggap
merugikan pasien karena biaya obat menjadi semakin mahal.
"Kami menemukan ada pabrik farmasi di Palembang,
dari laporan PPATK ditemukan Rp 600 miliar itu diberikan kepada para
dokter," kata Agus saat memberi sambutan pembukaan Anti Corruption Summit
(ACS) 2016, di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 25 Oktober 2016.
Praktek gratifikasi perusahaan farmasi ke dokter
dilakukan agar dokter meresepkan obat tertentu ke pasien. Agus mengatakan
praktek semacam ini menyebabkan layanan kesehatan di Indonesia 40 persen hanya
dibelanjakan untuk obat. "Sementara di negara-negara lain, faktor obat itu
hanya 15 persen," ujarnya.
Ia mengatakan lebih lanjut, sejumlah praktek kecurangan
itu juga banyak ditemukan dalam bentuk lain. Semua hanya berakibat pada
kerugian yang ditanggung masyarakat. Dia mencontohkan praktek pengepulan beras
di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Menurut Agus, beras dari petani dibeli pedagang beras
dengan harga sekitar Rp 7.000 per liter. Beras itu lalu dibawa ke Pasar Induk
Cipinang, Jakarta, dengan tambahan Rp 50 per liter. "Tapi dengan Rp 50 itu
dia bisa mengumpulkan setiap hari ratusan juta rupiah bahkan lebih dari satu
miliar rupiah, beras itu nanti dikirim lagi ke Karawang," kata Agus.
Akibatnya, orang Karawang yang semestinya bisa menikmati
beras premium Rp 7.000, harus membeli di atas Rp 10 ribu. "Itu banyak
sekali terjadi di negara kita seperti itu, apakah kita berbicara soal gula,
bawang putih, gas yang harganya lebih mahal dari tempat lain?" kata Agus.
ACS digelar UGM bekerja sama dengan Pembinaan Jaringan
Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), KPK, dan Pusat Kajian Anti Korupsi
UGM. Ada sekitar 1.000 peserta yang hadir, terdiri atas para dekan fakultas
hukum perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, pemerintah daerah,
kejaksaan, kepolisian, akademisi bidang hukum, dan pegiat antikorupsi di
Indonesia.
Acara dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta dihadiri
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X, Ketua KPK Agus Rahardjo,
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir, dan Rektor UGM
Dwikorita Karnawati.
Dwikorita mengatakan acara ini bertujuan untuk
mengidentifikasi peran kampus peserta maupun non-peserta ACS, serta menjajaki
sinergi dan potensi kerjasama antarpusat kajian antikorupsi lintas perguruan
tinggi.
"Anti Corruption Summit 2016 yang di gelar pada hari
ini, merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan ACS 2015 di UGM," kata
Dwikorita, dalam sambutannya. ACS 2015 itu kemudian diikuti pendirian
pusat-pusat kajian yang fokus pada pemberantasan korupsi di beberapa perguruan
tinggi.
ACS 2016 terdiri atas dua kelompok kegiatan. Pertama, call
for paper yang diselenggarakan di tiga universitas pada 24 Oktober
2016. Kegiatan kedua adalah seminar nasional yang dilakukan pada 25 Oktober
2016 dengan tema Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dari
Kampus. (H. Kendik)
No comments:
Post a Comment