Ormas Forkorindo, Pertanyakan Izin PT GTS

Tulang Bawang, SNP - Ormas Forkorindo melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Menggala, menuntut diusut dugaan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Tulangbawang yang mengeluarkan rekomendasi atau izin PT Gunung Tapa Sejahtra (GTS) yang bergerak di Tambang Pasir.

Kordinator lapangan (korlap) Ketua Fortuba, Andika, dalam orasinya Rabu (5/10/2016), meminta kepada pihak kejaksaan negeri menggala agar segera menindaklanjuti laporan mereka atas adanya dugaan tindak pidana korupsi serta adanya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang telah mengeluarkan Izin kepada PT GTS.

"Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, terhadap izin yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung atas rekomendasi dari Pemerintah Tulangbawang kepada PT Gunung Tapa Sejahtera, diduga sarat dengan rekayasa. Pasalnya, kami telah berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulangbawang, mereka mengaku hingga sekarang belum pernah mengeluarkan titik kordinat untuk PT tersebut," kata Andika

Sedangkan yang kami dapati di lapangan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh BLHD berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BPN, ada oknum yang diduga telah membuat surat izin tersebut. 

"Maka dari itu Fortuba dan DPC Forkorindo berharap pada pemerintah Kabupaten Tulangbawang serta aparat penegak hukum secepatnya mengusut tuntas atas adanya dugaan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," jelas Andika.

Ditempat Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Menggala yang diwakili Kasi Intel Miryando Eka putra menanggapi laporan serta tuntutan tersebut, mengatakan akan mempelajari data-data yang telah diberikan ke pihak nya, serta melakukan pemeriksaan dan akan memangil pihak yang dimaksud. 

"Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh perwakilan masyarakat yang sudah menyampaikan tuntutannya dengan kami secara baik tanpa ada aksi anarkis, kami meminta waktu untuk mempelajari laporan-laporan tersebut," ujar Miryando.

Kemudian usai ratusan warga tersebut berdemo ke Kejaksaan Menggala, mereka melanjutkan orasi di depan halaman kantor Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, dengan tuntutan yang sama, dan diterima oleh assisten IV Tamami Akip. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Tulangbawang khususnya bupati Tulangbawang harus bertindak tegas kepada oknum-oknum pemerintah yang diduga kuat melanggar hukum.

Tak berselang lama bersama diruang Asisten lV Tamami Akip, serta asisten III Raden Mansus, Kadis Pertambangan Kusuma Putra, serta Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Untung Widodo duduk bersama dalam rangka menyerap aspirasi para pengunjuk rasa

”Kami dari pemerintah akan menkaji dan meninjau permasalahan ini, dan dalam waktu dekat ini kami berjanji agar para pengunjuk rasa bersama dengan perusahaan kami jadwalkan duduk satu meja guna menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Tamami.

Sementara itu, untuk menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ratusan personil gabungan dari Polres Tulangbawang, serta anggota Sabara Brimob dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja serta Kapolres Tulangbawang AKBP Agus Wibowo terlihat menjaga ketat selama unjuk rasa. (Buhori)