Proyek Jalur Puncak II Mangkrak, Pemprov Jabar Tidak Ada Anggaran?

Bogor, SNP - Kendati sebagian besar lahan untuk pembangunan Jalur Puncak II sudah dibebaskan, namun sayangnya pembangunan fisiknya sampai sekarang terkatung-katung.

Bahkan niat Pemerintah Kabupaten Bogor, minta anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate), untuk membiayai pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa daerah di Jawa Barat ini, terpaksa dibatalkan. Pasalnya saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tak memiliki anggaran, lantaran habis terserap untuk menggelar PON ke – XIX.

“Pemprov untuk tahun ini, bahkan tahun depan, sepertinya belum bisa mengabulkan permintaan anggaran untuk melanjutkan pembangunan jalur puncak II, yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor, karena anggaran tahun 2016 ini, sebagian besar habis dialokasikan untuk menggelar PON,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa, ditemui wartawan, usai meninjau pelaksanaan pertandingan cabor altletik di Stadion Pakansari, Kamis (22/09).

Namun demikian kata orang nomor tiga di Provinsi tanah Pasundan ini, Jabar akan mencari solusi, salah satunya dengan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU–Pera).

“Intinya, walau Pemprov Jabar tak punya anggaran, pembangunan jalur puncak II harus berlanjut, kami telah berkordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga, Kemen PU–Pera, agar meraka mau membiayai anggaran pembangunan jalur puncak II,” ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, Edi Wardhani membenarkan, biaya pembangunan fisik jalur puncak II akan dibebankan pada pos bantuan keuangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alasannya, kata pria yang akrab disapa Edwar itu, karena Pemerintah Kabupaten Bogor tak akan mampu menyediakan anggaran yang nilainya cukup besar. “Kami sudah beberapa kali bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kemen PU – Pera, di Jakarta, untuk membahas kelangsungan pembangunan Jalur Puncak II,” ungkapnya.

Menurut Edwar, karena anggaranya besar dan jalan yang akan dibangun panjang mencapai 53 kilometer, pembiayaanya dirancang dengan menggunakan sistem multiyears (tahun jamak).

“Pembangunan Jalur Puncak II pastinya tak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, makanya kita rancang menggunakan sistem multiyears,” jelasnya.

Lebih lanjut Edwar menjelaskan, untuk mempercepat pembangunan fisik, tahun ini direncanakan lahan yang masih dikuasai masyarakat akan dibebaskan.

“Syarat mendapatkan bantuan keuangan dari Kemen PU-Pera, adalah semua tanah yang akan dipakai jalan harus dibebaskan, tak boleh ada yang tersisa atau ngegantung,” ungkapnya.

Jalur Puncak II digadang-gadang menjadi solusi jitu, untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Puncak. Pembangunan pisik jalan yang dimulai dari Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang hingga Delta Mas, Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, membutuhkan anggaran hingg Rp 1,1 triliun.

“Anggarannya sangat besar, tentunya tak bisa mengandalkan dana APBD Kabupaten Bogor. Ini menjadi pekerjaan rumah, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk mencari sumber dananya,” kata Ketua DPRD Ade Ruhandi, baru-baru ini. (Ind/KnD)