Pasca Peristiwa 4 Novembar, NKRI Terancam. Pengamat: Perlu Dibentengi TNI

Foto: Kunjungan Presiden ke Markas Kopassus (dok/det)

Jakarta: Belakangan ini Presiden Joko Widodo sibuk melakukan konsolidasi. Jokowi menemui tokoh organisasi masyarakat Islam, ulama, satuan-satuan di TNI dan Polri, hingga petinggi partai politik.

Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menilai tindakan Jokowi memiliki tujuan tertentu. Tindakannya itu menunjukkan bahwa kondisi kesatuan NKRI sedang dalam keadaan terancam, terutama pasca-aksi damai 4 November yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama.

"Kalau menurut saya, iya (kesatuan NKRI sedang terancam). Kita tidak bisa main-main dengan peristiwa 4 November itu," kata Ikrar kepada Metrotvnews.com di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Pangeran Dipenogoro, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Ikrar melihat, keputusan Mantan Wali Kota Solo itu untuk bergerilya ialah untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di tubuh bangsa supaya demokrasi tidak mati. Pasalnya, 18 tahun menjalani pemerintahan demokrasi, Indonesia mulai menikmati pembangunan, ekonomi beranjak stabil, serta peluang kerja dan pendidikan yang membaik.

"Kemudian diganggu oleh suatu peristiwa yang nanti juga akan menjurus pada tindakan dalam tanda kutip makar, itu juga kan bisa mengembalikan demokrasi kita ke sistem otoriter baru lagi," terang Ikrar.

Ancaman itu, lanjut Ikrar, perlu dibentengi oleh peran dari kalangan militer dan tokoh agama. "Dan tentunya kalangan partai politik," ucap Ikrar.

Ikrar menegaskan, tanpa melihat kedekatan antara Jokowi dan Ahok, pertentangan antar ideologi, suku, agama, ras, dan golongan tidak bisa dibenarkan. "Yang jelas dia (Jokowi) tidak ingin Indonesia itu ambruk sebagai akibat dari pertentangan yang terkait dengan ideologi, agama, dan juga SARA," jelasnya.(*)