Sekda Lamtim: Inspektorat Pengawasan Dana Desa Sangat Penting

Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung

Lampung Timur, Media Suara Nasional -
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Senin (11/09/2017).

Dalam acara yang mempertemukan Tim Inspektorat Provinsi Lampung dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tersebut juga hadir Asisten Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi, S.E., M.M., Asisten Kepala Bidang Administrasi Umum, Wan Ruslan Abdul Ghani, S.E., M.Si., Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Drs. A. Nurdin Sifrizal, M.H.

Acara yang dij adikan sebagai ajang pembinaan dan pengawasan berkala atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 tersebut menghadirkan pula Tim Inspektorat Provinsi Lampung yang di pimpin langsung oleh Syaiful Darmawan, S.H., M.M. selaku Inspektur Provinsi Lampung.

Pada kesempatan itu, Syahrudin menyampaikan bahwa persoalan di Kabupaten Lampung Timur yang sampai hari ini masih menyebabkan tidak dapat memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemeriksa (BPK RI) adalah dalam hal penyelesaian masalah aset daerah.

“Karena saya menganggap persoalan aset daerah yang sudah menahun ini merupakan Extra Ordinary, artinya sebuah persoalan luar biasa yang perlu penanganan luar biasa juga,” ucapnya.

“Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua untuk dapat masuk dalam suasana batin yang sungguh-sungguh tentang persoalan ini,” tambah Sekda Lampung Timur itu.

Permasalahan aset daerah merupakan permasalahan Extra Ordinary (kejadian luar biasa) dalam hal penatausahaan keuangan di Kabupaten Lampung Timur.

Dalam acara tersebut, Syaiful Darmawan selaku ketua tim yang membawahi sebanyak 20 orang anggota tim dalam penjelasannya mengatakan bahwa kehadiran Inspektorat Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur di samping melakukan pengawasan, pembinaan dan asistensi, juga akan melakukan diskusi dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan persoalan terkait penatausahaan keuangan di Kabupaten Lampung Timur.

“Jadi silakan, bila ada kendala atau hal hal yang perlu di pertanyakan, perlu di konsultasikan bisa lewat tim kami. Karena tempat berkonsultasi itu ada di APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), baik itu Inspektorat maupun BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan),” pungkas Inspektur Provinsi Lampung tersebut. (Jef/Fauzi/Aini)