Butuh Dana CSR, RTLH di Kab. Bandung Masih Tersisa 20 Ribu

Kab. Bandung, Media Suara Nasional – Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung masih mengalami keterbatasan anggaran, sehingga penangannya menjadi lamban. Padahal, jumlah RTLH diwilayah itu masih banyak.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Bandung Erwin Rin Aldi di acara sosialisasi sekaligus peluncuran program perbaikan RTLH Kabupaten Bandung dan penyerahan secara simbolis bantuan RTLH dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada beberapa penerima manfaat di Gedung Dewi Sartika Komplek Pemkab Bandung, Selasa (5/9) lalu.

“Dari 70 ribu RTLH di Kabupaten Bandung masih menyisakan 20 ribu RTLH yang harus di tangani. Tahun 2017 ini hanya ada anggaran Rp 24  miliyar, sehingga hanya bisa memperbaiki sekitar 2000 RTLH, karena anggaran untuk memperbaiki sekitar Rp 7,5 juta sampai 15 juta per unit RLLH,” ujarnya.

Erwin menuturkan, problem RTLH tersebut harus menjadi prioritas dan di koordinasikan ditingkat provinsi dengan melibatkan pihak swasa maupun masyarakat dengan kualifikasi. Menurutnya, sangat diperlukan kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian para perusahaan yang ada untuk mendukung pembangunan. 

“Kita akan dahulukan RTLH yang menjadi prioritas sesuai usulan pemerintah kewilayahan, tahun 2017 akan di perbaiki sebanyak 1000 unit RLTH di 100 Desa dari 30 Kecamatan” katanya.

Terkait RTLH  yang belum terlaporkan, pihaknya masih melakukan  verifikasi pelaporan dari aparat wilayah.

Dia berharap, aparat kewilayahan bisa proaktif melakukan peninjauan di wilayah kerja masing masing.

"Untuk RTLH yang belum tertangani agar segera melaporkan pada kami, sehingga akan di lakukan verifikasi dan pendataan untuk masuk pada program perbaikan RLTH, namun selanjutnya kita akan cek apakah sudah masuk dalam anggaran sekarang. Akan kita alokasikan di anggaran perubahan atau APBD murni tahun anggaran 2018," ungkap Erwin.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, akan mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung untuk solusi masalah perbaikan RTLH.

“Kita dorong untuk lakukan pola baru yakni inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarkat  serta para pengusaha untuk menyelesaikan persoalan RTLH. Selain dari APBN dan APBD, penyelesaian masalah ini bisa juga disokong dari CSR perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung,” ucap Marlan. 

Dia berharap, jika kekuatan ketiganya di gabung, masalah RTLH akan segera teratasi dengan cepat dibangun menjadi hunian yang layak dan dituntaskan secara bertahap.

“Semua yang tercatat adalah daftar antrian penerima manfaat untuk perbaikan RTLH namun di perlukan kesabaran ntuk realisasinya, karena tiap Desa ada prioritasnya masing masing,” tambahnya.

Kepala  Bidang Pengembangan Perumahan Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta menjelaskan, salah satu yang belum tercatat laporannya yakni RTLH di Kampung Sukasari, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung.

“Dari informasi dilapangan, kita sudah lakkan tindak lanjut dan peninjauan. Hasilnya sudah kita periksa Desa tersebut. Sebelumnya sudah menerima program kami, tapi untuk rumah Bapak Sumarna dan 3 lainnya tahun ini tidak masuk, karena aparat Desa punya prioritas sendiri," imbuhnya.

Menurutnya, tahun ini perbaikan RTLH mengalami peningkatan signifikan mulai dari 5 unit per desa meningkat  menjadi 10 unit. Dengan sebaran RTLH banyak, sementara kemampuan terbatas, dan 10 rumah sudah merupakan peningkatan.

“Kedepan akan kita dorong pemerintahan desa agar lebih aktif untuk turut mewujudkan rumah yang layak huni, sehat, nyaman dan lingkungan yang asri dan tertata,” tuturnya. 

Untuk di ketahui, tahun ini pembenahan RLTH di Kabupaten Bandung bersumber dari anggaran diantaranya, APBD II, APBD Provinsi, Kemenpera dan TNI. (Jef/Asm)