Menkopolhukam Mengundang Rapat Koordinasi Terkait Isu Senjata

Ilustrasi, Presiden RI (tengah), Menkopolhukam Wiranto (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan)

Jakarta, Media Suara Nasional - Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengadakan rapat koordinasi menyelesaikan permasalahan isu senjata. Wiranto juga memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo meminta agar masalah di kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat Menko. mengenai  isu senjata, dituntaskan dalam  pertemuan pada Selasa, (3/10).
"Dalam acara yang digelar tersebut, Presiden memanggil Badan Intelejen Negara (BIN), Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan. serta dari Pindad, Bea Cukai, dan lainnya," demikian ucapan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Negara Jakarta.

Menkopolhukam mengakui kurangnya koordinasi Kementerian dan Lembaga mengenai pengadaan 5.000 pucuk senjata, sehingga isunya menjadi menyesatkan dan menjadi  polemik di kalangan masyarakat.

"Tentang pengadaan senjata yang menjadi polemik bukan lah suatu masalah yang harus dibesar-besarkan, hanya saja kurangnya koordinasi dan lebih teliti, lebih jelas, dan kita dalam memutuskan suatu keputusan harus  melihat melanggar UU tidak,"  jelas Menko Polhukam.

Wiranto meminta agar publik tidak lagi memperdebatkan atau mempermasalahkan polemik soal pengadaan 5.000 senjata tersebut, karena akan diadakan penyelesaian melalui rapat koordinasi.

"Pentingnya menghindari isu yang enggak perlu, yang menghabiskan energi kita. Dan hanya membuat satu sama lain berselisih, kita hindari dari bidang politik, hukum dan keamanan selalu akan kita jelas dengan gamblang ke masyarakat," terang Wiranto.

Selain Presiden Joko widodo meminta Menko Polhukam  memangil beberapa pejabat tinggi negara yang terkait mengenai isu senjata yang beredar di masyarakat, Presiden juga meminta dan dengan tegas mengingatkan para menteri dan pemimpin lembaga negara untuk tidak sembarang membuat pernyataan yang pernyataannya tersebut dapat membuat gaduh di masyarakat.

"Politik harus kondusif, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat bingung dan khawatir," tegas Jokowi di Kompeks Istana Negara. (RS/IO)