Kejati Bandung Diminta Usut Rehab Kantor Desa Maruyung, Terindikasi Ada Kejanggalan

Bantuan DD Rehab Kantor Desa Maruyung Kec Pacet tampak digambar tidak dipasang papan Proyek

Kab. Bandung, Media Suara Nasional - Bantuan Pemerintah melalui Dana Desa tahun anggaran 2017, yang dialokasikan untuk pembangunan Rehab Kantor Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, disinyalir ada kejanggalan, terutama dalam transparasi publik dimana anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Dana Desa tidak terlihat dan di pasang papan proyek.

"Adapun proyek rehab kantor desa,  menurut sumber, tidak melibatkan LPMD, tapi dikerjakan langsung oleh Kepala Desa," ucap Rudiyana SH, Sekjen LSM Anti Korupsi Nusantara (AKN) Provinsi Jawa Barat saat meninjau lokasi pembangunan Rehab kantor Desa Maruyung Kecamatan Pacet.

Lanjut Rudiyana, "sekecil apapun bantuan yang bersumber dari bantuan Pemerintah, seharusnya kepala Desa memasang papan proyek agar masyarakat bisa tahu bantuan tersebut secara jelas dan transparan."

"Menindaklanjuti proyek Rehab Bangunan Gedung Desa Maruyung yang tidak transparan terkait anggaran yang tidak dipublikasikan melalui papan proyek, saya bersama lembaga LSM akan menemui dan buat laporan ke Inspektorat, BPK dan Kejati Bandung untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

"Terlebih sumber kami mengatakan LPMD tidak dilibatkan dalam pembangunan tersebut yang seharusnya dibangun secara Swakelola," lanjutnya.

"Kejanggalan lainnya Kepala Desa Maruyung saat ditemui susah untuk diminta keterangan guna konfirmasi dan klarifikasi terkait kucuran Dana Desa tersebut, menurut sumber kami  Kades jarang masuk kantor," pungkas Rudiyana saat menyambangi crew MSN. (AR)