LSM GEMPAR: Hak Pesta Demokrasi Pilkades Bumiwangi Masih Rendah

Harun Al'Rasyid, Koordinator LSM GEMPAR

Kab. Bandung, Media Suara Nasional - Pilkades Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sudah usai digelar tepatnya Minggu (15/10). Walau pelaksanaan Pilkades berjalan kondusif dengan raihan suara terbanyak dimiliki Drs. Rudiyana nomor 4 sekaligus menjadi Kades terpilih Desa Bumiwangi periode 2017-2023.

Namun pelaksanaan Pilkades Desa Bumiwangi tergolong masih rendah, tentunya hal ini kurangnya sosialisasi dari panitia Pilkades terhadap masyarakatnya.
 

Berdasarkan rapat pleno panitia Pilkades Desa Bumiwangi Minggu (15/10) yang dihadiri para saksi dari tiap-tiap calon dan Panwas, Muspika Kecamatan Ciparay, BPD, Plt. Kepala Desa Bumiwangi serta LSM Gerakan Memperjuangkan Aspirasi Rakyat (GEMPAR). Dimana hasil penghitungan suara, Drs. Rudiyana memperoleh suara terbanyak dengan jumlah hak pilih 3254 Suara sekaligus menjadi Kepala Desa terpilih meninggalkan Suara calon Kandidat lainnya.

Dijelaskan Ujang Sudrajat, (Sekjen Gempar) saat memantau kegiatan tersebut bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Bumiwangi hak konstitusi pesta Demokrasi Rakyat tergolong masih rendah.

"Dari daftar pemilih tetap (DPT), Pilkades Bumiwangi berjumlah 11.813 suara dari 8 tempat pemungutan Suara (TPS), yang tidak menggunakan hak suaranya berjumlah 5132 suara, sekitar 45 persen yang tidak hadir. Maka dengan jumlah tersebut, jelas ini sebuah kemunduran dimana panitia kurang begitu aktif melakukan sosialisasi sehingga antusias warga terkait Pilkades sangat rendah.sedangkan anggaran dari pemerintah untuk Pilkades sangat besar," ucap Ujang.

Lanjut Ujang,  melihat fakta dan kenyataan ini, maka perlu ada perbaikan dan evaluasi untuk kedepannya. Disebutkannya juga kinerja panitia dalam hal ini perlu dipertanyakan, jangan sampai merugikan berbagai pihak diantaranya masyarakat Bumiwangi, para calon termasuk Pemkab Bandung yang sudah menggelontorkan anggaran melalui APBD sebesar Rp 90 juta-an.

"Untuk itu, panitia harus mempertanggungjawabkan anggaran tersebut yang diduga ada kejanggalan dengan pelaksanaannya, berharap Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD) diminta untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban panitia (LPJ) begitupun juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bumiwangi," ungkap Ujang.

Sementara itu, Harun Al Rasyid, koordinator LSM Gempar menyikapi Pilkades Desa Bumiwangi penuh dengan kejanggalan dan tidak adanya kemitraan Panitia dengan wartawan dan LSM yang bisa membantu untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkades.
Terlebih ketua panitia sering kedapatan menghindar dari kejaran kuli tinta. Seakan alergi atas kehadiran mereka. 

"Saya berharap BPD harus tegas bilamana ada kejanggalan dalam menerima laporan pertangungjawaban panitia serta mengaudit dan memeriksa pengeluaran anggaran yang dikeluarkan panitia," tegasnya. (Arbim)