Sulteng,Media Suara Nasional-Tahapan tahun politik dimulai Selasa, 3 Oktober, diawali pendaftaran partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Peristiwa politik itu mencapai puncaknya pada pemilu serentak 17 April 2019.
Kita bersyukur regularitas demokrasi masih tetap terjaga. Setiap pemerintahan akan dinilai rakyat dalam pemilu lima tahunan. Negara dengan demokrasi yang matang adalah ketika semua pihak menyadari bahwa pemilu demokratis adalah satu-satunya jalan memilih pemimpin.
Memasuki tahun politik, manuver dari elite politik termasuk di dalam tubuh kabinet itu sendiri dibaca publik sebagai bagian persiapan Pemilu 2019 dan pilkada serentak 2018. Kegaduhan pun kerap terjadi
Demokrasi kadang identik dengan kegaduhan. Namun, yang jadi masalah, kegaduhan sering diproduksi dari dalam kalangan pemerintah sendiri. Beberapa pembantu Presiden berbicara sendiri, tanpa koordinasi. Inilah yang menciptakan kegaduhan dan kebingungan di tengah masyarakat. Dengan penegasan Presiden itu, selanjutnya komunikasi publik pemerintah harus lebih tertata.
pesta demokrasi dengan siklus lima tahunan, wajar jika suasana menjelang pilpres menghangat. Bagaimanapun, menjadi presiden Indonesia adalah menduduki jabatan puncak tertinggi eksekutif di negeri ini. Bukan hanya karena menjadi otorisator APBN senilai hampir Rp 2.000 triliun, tapi juga karena Indonesia sendiri makin strategis dalam percaturan dunia.
Namun, belakangan ini, memasuki tahun-tahun politik kini, juga menjadi mencemaskan. Gesekan antarteman, antarideologi, maupun antar ormas menjadi semakin keras. Kasus terakhir adalah pilgub DKI. Di sana, terlihat gerakan politik yang secara vulgar melanggar banyak garis etika. Tetangga bermusuhan, antarteman putus silaturahmi, bahkan antarkeluarga saja bisa pecah.
Meski peringkat fiskal Indonesia membaik dalam laporan Bank Dunia pada Juni 2017, meningkat dari Standard and Poor’s, tapi terburu-buru jika menyatakan ekonomi pulih dan meningkat tajam. Pencabutan subsidi listrik 900 VA membuat inflasi menjadi 3,9 persen dalam lima bulan pertama tahun ini. Daya beli masyarakat pun belum membaik, dibuktikan dengan penurunan keuntungan bisnis ritel.
Kita butuh stabilitas politik untuk mengembangkan ekonomi. Elite politik seharusnya bisa memberikan sinyal bagus dengan bersedia mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari manuver politik yang bisa menciptakan instabilitas.
Semoga para elite politik masih mempunyai kesadaran untuk menjadikan kemaslahatan dan kerukunan masyarakat sebagai variabel utama langkah politik masing-masing. Sebab, jika pertarungan yang lebih keras terjadi, akibatnya akan buruk pada ekonomi. Kita berharap pertemuan-pertemuan pada tahun politik ini menjadi pelajaran yang cerdas untuk masyarakat.( idham/mery )
No comments:
Post a Comment