PENYELEWENGAN DANA HIBAH DARI PROVINSI JAWA BARAT MASIH MERAJALELA

Gudang pakan ikan yg seharusnya berukuran 3X3 m di bangun hanya 2X2 m karena kekurangan dana.

Kab Bandung,Media Suara Nasional-Dalam acara pengarahan bersama KPK untuk penerima dana hibah tahun anggaran 2017 tanggal 7 Desember 2017 lalu, Gubernur Ahmad Heriawan menyatakan bahwa semua data penerima Dana Hibah dan Sosial Provinsi Jawa Barat telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejak awal tahun 2018, berdasarkan penelusuran dan pengamatan awak media MSN dan beberapa LSM Anti Korupsi di Jawa Barat, masih sangat banyak dan masif, bentuk bentuk penyelewengan Dana Hibah dari APBD Prov Jawa Barat baik penerima oleh Lembaga Pendidikan, Kelompok Tani, Kelompok ternak, Pesantren dan Masjid. 

Seperti di beritakan MSN beberspa wskyu lalu, di wilayah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, sebuah Lembaga Pendidikan jelas jelas telah melakukan bentuk penyelewengan, tapi sampai saat ini belum tersentuh aparat penegak hukum.

Baru baru ini MSN menemukan lagi bentuk Penyelewengan oleh Kelompok Ternak Ikan Neglawangi, Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari. Tak tanggung tanggung sebesar 65 % anggaran, menurut ketua kelompok Aep Saepudin yg beralamat di kp sedep Neglawangi mengakui anggaran sebesar 20 juta di setorkan kepada seseorang yang tidak beliau kenal atas arshan bendahara. Masih menurut Ketua Kelompok Ternak Ikan Neglawangi, dana hibah senilai Rp 45 juta di belanjakan hanya Rp 15 Juta, "20 Juta saya setorkan ke orang Ciparay, 5 Juta di ambil oleh saya sebagai uang lelah dan sisanya di minta oleh orang dinas" katanya ber terus terang.

Lebih mencengangkan lagi, ternyata beliau tidak mengenal sebelumnya bahkan tidak tahu nama dan alamatnya persisnya siapa dan di mana alamat orang Ciparay tersebut Ini mengherankan dan bisa juga diduga hal ini mungkin saja hanya alasan.

Salah satu anggota kelompok yang juga menjabat sebagai ketua RW di kp Sedep Desa Neglawangi, Warya, yang selalu mendampingi ketua kelompok, membela bahkan menantang awak MSN untuk mengangkat pemberitaan terkait hal ini "silahkan kalau mau di beritakan , kami tidak takut sebab kami tidak bersalah" ujarnya. 

Warya memang membenarkan bantuan tersebut di belanjakan sebesar 15 Juta saja, dia lah yg membelanjakan. "Yang salah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kenapa tidak mengawasi kami" lanjutnya. Saat ditanya lebih lanjut, apakah pembelanjaan sesuai dengan RAB di dalam proposal penganjuan? , warya dengan lugas menjawab "tidak" , " contohnya seharusnya pakan 500 kg, di belikan hanya 200 kg" ujarnya.

Anggota kelompok yang terdiri dari 7 orang, semua menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa kelompok mereka mendapat bantuan hibah dari provinsi Jawa Barat, apalagi nilai nominalnya berapa, " ah poek etamah ( ah gelap, tidak mengetahui hal itu)" jawab mereka. Kepala Desa Neglawangi saat di mintai komentarnya tentang hal ini hanya menjawab bahwa pihak Pemerintahan Desa tidak mengetahui apa apa.

Dari data yang di punyai oleh salah satu Lembaga anti korupsi yang berkantor di Kabupaten Bandung, MSN mengetahui banyak lembaga sekolah yang baru selesai 60 - 70% lantas pembangunan terhenti karena dana hibah telah habis dan diduga menjadi bancakan oknum oknum tak bertanggung jawab. Apakah KPK berniat dan bisa mengungkap persoalan ini ?, kita tunggu saja keseriusannya. (ASMI).