FORUM BUMDES KABUPATEN BANDUNG DAN DINSOS SAMAKAN PERSEPSI

FORUM BUMDES KABUPATEN BANDUNG DAN DINSOS SAMAKAN PERSEPSI

Kab Bandung,Media Suara Nasional -Di kantor SLRT, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Selasa (3/4) menerima pengurus Forum Bumdes Kabupaten Bandung yang di wakili oleh Kepala Bidang Penanganan Masyarakat Miskin Dinas Sosial, Ibu Nia untuk membahas dan menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program BPNT. Sikap curiga dan takut hanya di manfaatkan oleh penyelenggara program harus segera di akhiri.

Ketua Forum Bumdes Ir Dede Abdul Munir mengharapkan BPNT menjadi pilot projeck Bumdes di Kabupaten Bandung. Di dalam Nota Kesepahaman 4 menteri, yakni kementerian sosial, Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Pertanian yang ditandatangani bulan Desember 2017 lalu menyatakan BUMN dan Bumdes sama sama menjadi supliyer  barang kepada E Warong. Tapi nyatanya Bumdes hanya di posisikan sebagai penyalur saja.

Hal inilah yang menjadi sebab pihak Forum Bumdes belum menyepakati dan minta penjelasan dari pihak pihak terkait, sementara pelaksanaan program BPNT tinggal menghitung hari. Andai hal ini tidak secepatnya di capai kata sepakat maka ada kemungkinan program tidak tepat waktu yang imbasnya masyarakat penerimalah yang dirugikan.

Kepala Bidang penanganan masyarakat miskin Dinas sosial Kabupaten Bandung , Ibu Nia menjelaskan sebenarnya hanya ada 2 persoalan yaitu siapa suplier BPNT dan siapa penyalur BPNT dan hal ini haruslah secepatnya disepakati, beliau juga mengharapkan janganlah ego yang dikedepankan. Yang paling penting kelengkapan persyaratan dari Bumdes, baik nantinya bila sebagai penyuplai barang atau hanya menjadi penyalur ke masyarakat pemberkasan harus sesuai dengan yang di syaratkan Kementerian Sosial.

Terkait harapan Ketua Forum yang di amini oleh para anggota tentang permintaan untuk secepatnya di pertemukan antara Bulog, Bumdes dan pihak perbankan , Dinas sosial akan menjadwalkan secepatnya. Bukan itu saja pihak Dinaspun menjanjikan akan ikut menyusun draf Mou yang berimbang supaya tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak Bulog jangan sampai terjadi wanprestasi . “ kalau ada pihak melakukan wanprestasi fatal akibatnya, imbasnya program jadi berantakan, kami tidak mau itu” lanjutnya.

Menyikapi keluhan Forum Bumdes tentang data calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai untuk tahun 2018 di Kabupaten Bandung tercatat 126 ribu lebih, masih banyak yang salah sasaran Ibu Nia mengharapkan data yang ada di jalankan ada apa adanya dahulu. Tidak mudah untuk merubah hal tersebut sebab untuk merubah data selain harus sampai ketingkat kementerian juga nantinya data di perbankan juga harus berubah.  

Untuk suksesnya program BPNT di perlukan kejasama yang baik antara Dinas sosial sebagai koordinator, BUMN sebagai pihak pengadaan barang, Bumdes sebagai penyalur dan perbank kan sebagai penyangga dana. Dari penelusuran MSN di beberapa Desa, ternyata masih banyak Bumdes yang belum melengkapi persyaratan yang diminta, bahkan ada yang belum memahami  bagaimana dan akan seperti apa program BPNT ini, sedangkan saat ini sudah ada di masa injury time. ( ASM/mzk ).