Kab Bandung,Media Suara Nasional-Bertempat di Aula kantor desa Pangauban kecamatan Pacet kabupaten Bandung,Senin(30/7) H. Cucun Ahmad Syamsurijal S.Ag anggota DPR RI dari Fraksi PKB,melakukan kunjungan kerja( Reses) masa Sidang V tahun anggaran 2017-2018.
Kunjungan kerja tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat kecamatan Pacet serta pemaparan maksud dan tujuan reses yang dilakukannya selaku anggota DPR RI Fraksi PKB,selain mendengarkan langsung terkait petunjuk pelaksanaan juklak dan juknis pengelolaan dana desa yang di keluhkan pemerintah desa selama ini.
Dikatakan H.Cucun," pemerintah desa merasa kebingungan dalam operasional pengerjaan pembangunan Infrastruktur karena khawatir takut ada penyelewengan anggaran, misalnya dalam pengerjaan satu paket infrastruktur jalan sepanjang 100 meter dengan anggaran Rp 300 juta. Kemudian dalam pengerjaannya dihitung hari orang kerja (HOK) dan administrasi pelaporan pengerjaan,"ucapnya.
Saya tegaskan,untuk operasional pengerjaan pembangunan Infrastruktur itu bisa di ambil 10 persen dari besaran anggaran,karena itu harus ada biaya pelaporan dan itu sah-sah saja, selain biaya teknis lainnya dan itu bisa di protek agar tidak terjadi penyelewengan anggaran," jelasnya.
Maka berkaitan dengan keluhan itu,saya akan menyikapinya dan bekerja untuk mengusulkannya ke pemerintahan pusat untuk membahas kembali juklak dan juknis pengelolaan dana desa,guna antisipasi disaat dana desa itu dianggarkan. untuk pembelian sebuah barang, disesuaikan dengan nilai dolar yang berlaku saat pemanpaatan dana desa,karena tiap tahunnya harga barang selalu berubah-rubah,sehingga aspirasi kepala desa bisa di dilaksanakan dan di kerjakan dengan baik dan benar,Saya juga berharap program padat karya dengan menggunakan dana desa jangan terlalu ketat dalam juklak dan juknisnya. Apalagi dalam pengerjaannya harus ada dana talangan, untuk membayar HOK setiap seminggu sekali," ujarnya.
Masih menurut H.Cucun," terkait dengan keluhan pemerintahan desa itu harus menjadi perhatian anggota DPR RI,karena pemerintah desa juga ketakutan ketika harus meminjam uang untuk dana talangan HOK karena khawatir telat pencairan nantinya menjadi masalah. "Ini harus menjadi pembahasan dalam upaya perbaikan penyerapan anggaran selanjutnya," katanya.
Walau demikian, dana desa yang diturunkan tetap harus sesuai dengan fungsinya. "Tetapi juklak dan juknisnya tidak ribet, apalagi sampai membingungkan kepala desa," ujar H.Cucun menegaskan.
Diharapkannya juga terkait menyikapi kebutuhan dan keluhan pemerintahan desa, maka anggaran dana desa harus ditingkatkan 10 persen, misalnya berasal dari transfer daerah. Ketua Umum DPP PKB H. A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sempat membahas hal itu di depan Presiden Joko Widodo. "Dengan harapan ada peningkatan 10 persen transfer daerah untuk pembangunan di daerah," terangnya.
H.Cucun menambahkan," Saya akan tetap konsisten menemui dan bersilaturahmi guna menghimpun aspirasi masyarakat agar tidak tabu dan tentunya juga tidak alergi menerima kritik, terlebih saya sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung.
Hal ini saya lakukan Jangan sampai ada tudingan dari masyarakat, anggota dewan menemui warga disaat akan kembali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. "Saya enggak demikian," ujar H.Cucun
Mengakhiri perbincangannya H.Cucun," berharap kepada para calon wakil rakyat asal PKB untuk siap komunikasi dengan rakyat. "Calon anggota dewan harus siap untuk berjuang dan bekerja. Jangan sampai mereka mencalonkan diri menjadi anggota dewan melihat enaknya saja," katanya.
Dijelaskannya, jika di antara mereka terpilih menjadi anggota dewan pada pemilihan legislatif mendatang, akan melewati proses evaluasi. "Jika setahun tak aktif bekerja, mereka harus memenuhi fakta integritas. Tapi bukan pergantian antar waktu, melainkan harus mengundurkan diri jika tak bekerja sesuai dengan yang disepakati," Ucap H. Cucun mengakhiri perbincangannya. ( Bang Arbim)
No comments:
Post a Comment