INDRAMAYU, Media Suara Nasional - Maraknya pungutan di dunia pendidikan Indramayu memancing reaksi dari anggota DPR RI Komisi IV, Ono Surono. Menurut Ono, Komite sekolah menjadi boneka bagi pemerintah untuk memungut dari wali murid.
Hal ini disampaikannya usai reses di jatisawit lor blok desa kecamatan jatibarang kabupaten Indramayu pada hari senin, (13/08/2018). Bagi Ono, Pungutan yang dilakukan pihak sekolah melalui komite dengan dalih sumbangan itu sudah melanggar konstitusi terkait sistem pendidikan. "Pemerintah pusat memberikan kartu Indonesia pintar (KIP) dan program Indonesia pintar khusus bagi yang tidak punya KIP, Dengan nominal Rp. 450.000,- untuk SD, Rp. 750.000,- SMP dan Rp. 1.000.000,- SMA."
"Nominal tersebut harusnya diterima utuh oleh siswa, Tetapi pada prakteknya dipotong oleh sekolah dengan alasan untuk sumbangan. Padahal sekolah sendiri sudah mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bahkan terkadang siswa masih harus nombok. Ini sudah melanggar konstitusi Undang-Undang terkait sistem pendidikan "Kata Ono. Selain itu, Ono juga mengatakan bahwa pemerintah daerah Indramayu tidak benar-benar peduli terhadap pendidikan dasar, Sehingga menimbulkan banyaknya pungutan-pungutan di dalam dunia pendidikan
"Bicara menunjang pendidikan, Menurut Undang-Undang, Pendidikan dasar sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita mengenal wajib belajar 9 tahun dari SD sampai SMP. Seyogyanya, Semua kegiatan-kegiatan sekolah di cover oleh pemerintah baik pusat melaui APBN dan daerah dari APBD." Ungkapnya.
"Namun pemerintah daerah tidak benar-benar peduli bagaimana mem-back up secara penuh pendidikan di SD dan SMP, hingga dibuat dalih untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti keperluan komputer, Meja tulis, Guru honorer yang tidak di back up APBD pada akhirnya dipungut dari siswa. Padahal itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui APBD." Lanjutnya. Ono Surono menyimpulkan bahwa komite sekolah hanya menjadi pion atau pesuruh pemerintah untuk memungut dari wali murid. (MT jahol)
No comments:
Post a Comment