Jelang Tutup Tahun, Pejabat Pemkot Tasikmalaya Plesiran Ke Luar Kota?

Pengamat Sosial Tasikmalaya Mumuh Pangestu, S.Sos

Kota Tasikmalaya, Swaranasionalpos.com - Menjelang tutup tahun ini, agenda sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya semakin sibuk. Pasalnya banyak para pejabat tersebut yang melakukan studi banding/kunjungan kerja ke berbagai kota besar yang ada di Indonesia.

Menanggapi adanya fenomena tersebut, pemerhati sosial Tasikmalaya, Mumuh Pangestu, S.Sos merasa prihatin, karena manuver pejabat itu justru terkesan malah plesiran dibungkus dengan studi banding/kunjungan kerja dengan menghambur-hamburkan dana APBD.

Kabarnya, yang ikut plesiran itu mulai dari pejabat eselon II dan sejumlah stafnya. Mereka ramai-ramai berkunjung ke berbagai kota besar berbeda provinsi. Adapun studi banding itu diduga dilakukan ke Balikpapan, Samarinda, Bali, Medan dan Malang.

“Studi banding itu dilakukan oleh sejumlah SKPD dengan tujuan dan kota yang berbeda.Tapi pelaksanaanya hampir bersamaan digelar saat ini. Sehingga disinyalir hanya menghabiskan sisa anggaran pada akhir tahun. Mereka plesiran itu rame-rame. Akibatnya di kantor pun malah menjadi sepi,” beber pria yang akrab dipanggil Apih tersebut, Rabu (16/11).

Kata Apih, ekses banyaknya pejabat yang plesiran itu, banyak pekerjaan secara administrasi yang tertunda di SKPD, bahkan terhambat.  Sebab, banyak pekerjaan yang belum ditandatangani oleh pejabat yang terkait, terutama oleh Kepala Dinas yang nota bene sebagai penguna anggaran.

Akibatnya pencairan anggaran pun menjadi molor, terutama bagi mereka para rekanan yang sudah mengerjakan sejumlah pekerjaan ataupun di internal SKPD terkait karena harus menunggu terlebih dahulu kepulangan pejabat untuk meminta tanda tangannya.

“Sehingga mengakibatkan pelayanan publik pun sangat terganggu. Padahal dibandingkan dengan kegiatan plesiran itu jauh lebih penting untuk melayani kepada masyarakat. Bahkan dipertanyakan apa urgensinya plesiran tersebut?” kesalnya.

Menurut Apih, seyogianya kalau memang kegiatan itu dipandang penting, alangkah baiknya bisa diwakilkan saja, ketimbang malah berangkat rame-rame. Karena ini bukan piknik. Apalagi dengan menguras dana APBD. Padahal kalau diwakilkan dari sisi anggaran pun bisa menghemat.

“Dengan berangkat rame-rame itu juga dipertanyakan. Bahkan sangat dikuatirkan hanya mengejar uang SPPD saja. Kalau itu yang terjadi tentunya sangat ironis. Kemudian yang terpenting itu apakah hasil dari kegiatan tersebut ada manfaatnya?” herannya.

Karena hasil dari kegiatan itu, lanjut Apih, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebab mereka telah mengunakan anggaran dari APBD. Wajar, apabila masyarakat mempertanyakan manfaat dan aplikasinya hasil dari plesiran tersebut.

“Seharusnya DPRD nota bene sebagai salah satu lembaga pengawasan bisa menanyakan atau memanggil kepada sejumlah SKPD bersangkutan agar meminta langsung hasil laporan plesiran yang dibungkus oleh kunjungan kerja tersebut,” pungkasnya.(Ariska/D.Saefudin)