Media Suara Nasional, Kab Bandung-Menyikapi arogansi Bank BNI bekerjasama dengan TKSK yang terkesan memaksakan penyaluran bansos BPNT seperti yang terjadi di Desa Banyusari Kecamatan Katapang tanpa koordinasi dengan pihak Bumdes menjadi pemicu kemarahan pengurus Forum dan mengajak para Ketua Bumdes se Kabupaten Bandung untuk mendemo Bank BNI Majalaya. Hal ini telah diputuskan dalam rapat koordinasi Forum Bumdes yang dihadiri oleh 19 pengurus hari selasa lalu (22/5).
Salah satu pengurus Forum setelah acara rakor menjelaskan ke MSN, apa yang di tudingkan oleh pihak BNI bahwa pihak Bumdes belum siap untuk menjadi penyalur adalah alasan yang di buat buat. " apa susahnya, kan hanya menyalurkan ke KPM, bagaimana mau berjalan kalau mesin EDC nya saja belum di bagikan ke pihak Bumdes" ujarnya. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa sudah 86 ketua Bumdes telah melapor ke Forum belum menerima mesin EDC, mungkin ini yang disebut oleh pihak BNI bahwa Banyak Bumdes belum siap untuk menjadi penyalur BPNT.
Dari keterangan ketua Bumdes Banyusari Mandiri Desa Banyusari, Syarif Hidayat, penyaluran BPNT di Desanya bisa di anggap ilegal, sebab bukan oleh e warong atau Bumdes tapi oleh agen perorangan yang digawangi oleh Juhara Adi (TKSK Kecamatan Katapang) dan pemasok beras dari PT Sami Aji.
Saat MSN menelusuri di beberapa kecamatan, banyak dugaan penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum (pedum) BPNT. Di Kecamatan Pasirjambu, berdasarkan keterangan TKSK, dari 10 Desa sudah 8 Desa yang Bumdesnya menanda tangani MOu dengan pihak PT Sami Aji sebagai pemasok beras bansos.
Uniknya ada keluhan dari Ketua Bumdes Bangkit Sabilulungan Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu, Entis, bahwa beras sudah dikirim tapi tidak tahu atas permintaan siapa. "Kami dari pihak Bumdes belum menandatangani kesepakatan apapun dengan pihak pemasok apalagi pemesanan barang, tapi tiba tiba beras datang, bingung saya beras ini siapa yang punya" jelasnya.
Saat Kepala Desa Margamulya, Dede Odih, di hubungi lewat selulernya menyatakan beras akan di kembalikan lagi kepihak PT Sami Aji. " Beras sudah seminggu lebih ada di ruangan Bumdes dan akan kami kembalikan , mesin EDC nya juga diambil lagi oleh pihak BNI, bagaimana kami bisa menyalurkan? " ujar Dede menambahkan.
Ada dugaan pihak TKSK telah bertindak melampaui wewenangnya , termasuk dugaan menandatangani MOu atas nama ketua Bumdes sekaligus pemesanan barang atas bujuk rayu dan iming iming fee dari pihak pemasok.
Banyak Bumdes menginginkan Bulog sebagai pemasok barang karena untuk kesinambungan program dan juga sebagai stabilisator harga pangan di Indonesia juga menawarkan Bumdes bisa menjalankan oprasi pasar bila bahan kebutuhan pokok melambung di bulan ramadhan ini. (ASM)
No comments:
Post a Comment