TERKAIT TERSENDATNYA PROGRAM BPNT,BPKP EVALUASI KINERJA BNI

Media Suara Nasional, Kab Bandung.-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan.

Hari ini, sabtu (26/5) adalah hari terakhir BPKP mengevaluasi program BPNT di kab bandung. Berdasarkan keterangan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Nia Nindhiawati, SH, M.Si, hal hal yang menjadi bahan pemeriksaan dan evaluasi BPKP di Kabupaten Bandung di antaranya adalah:
Mencari bukti kesalahan BNI sebagai bank yg di tunjuk terkait keterlambatan pengadaan mesin EDC, Melarang semua TKSK berhubungan dgn suplayer mana pun kecuali dengan Bulog sebagai pemasok yg di inginkan oleh Dinsos dengan maksud dan alasan untuk mempermudah pelaporan, TKSK dilarang ikut kegiatan apapun baik dengan suplayer maupun agen agen dengan alasan dan tujuan apapun, mengorek TKSK yang menerima fee atau sumbangan dalam bentuk apapun dari pihak suplayer, mencari kegiatan pencairan yang di lakukan di lapangan dan di anggap salah karena memakai mesin EDC agen lain padahal di pedum KPM boleh mencairkan di agen mana pun.

Beliau melanjutkan bahwa beberapa hasil temuan diatas akan dilaporkan ke Kementrian Sosial, selanjutnya apakah BNI akan di ganti oleh bank lain.

TKSK di harapkan mengikuti apa yang telah di putuskan oleh Dinas Sosial dan jangan menghadiri pencairan bila belum ada surat resmi dari Dinas terkait. 
Semua TKSK sebagai pendamping program BPNT jangan takut bila tidak melanggar peraturan serta pedum yg ada. TKSK tidak akan di jadikan tersangka karena bukan pengguna anggaran tapi hanya sebagai pendamping.ujarnya mengakhiri. (ASM).