TARIK ULUR KEPENTINGAN DI PROGRAM BPNT

TARIK ULUR KEPENTINGAN DI PROGRAM BPNT

Kab Bandung,Media Suara Nasional-Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah Bantuan Pangan Non Tunai yang lebih populer dengan sebutan BPNT. Program BPNT dimulai di tahun 2017 lalu, khusus di Kabupaten Bandung di gadang gadang akan di mulai tahun ini.

Dikabupaten Bandung program ini telah ramai di bahas sejak awal tahun 2018. Menurut keterangan yang berhasil MSN  himpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa penyaluran BPNT akan di tangani oleh BUMDes di masing masing Desa. Sayangnya sampai saat ini masih terjadi tarik ulur kepentingan antara Dinas Sosial , Bulog , Abdesi , DPMPD dan Bumdes.

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017 di sebutkan bahwa penyaluran dilaksanakan oleh E Warong, di kota bandung di tahun 2017 BPNT di tangani oleh 37 E Warong. E-warong adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau  usaha eceran lainnya.

Mengapa di Kabupaten Bandung rencananya penyaluran BPNT di laksanakan oleh Bumdes, hal ini karena di Kabupaten Bandung belum ada E-Warong.Beberapa pihak melihat ini adalah peluang bisnis sehingga ada kesan bahwa Bumdes di arahkan untuk bekerjasama dengan salah satu pemasok barang saja. Begitu juga dengan unsur perbankkan, ada kesan di arahkan ke Bank BRI saja sedangkan untuk program ini ada Bank Bank yang tergabung di HIMBARA Himpinan Bank Negara ) yang terdiri dari BTN, BNI, BRI dan Bank Mandiri. Hal ini terjadi dala undangan Abdesi oleh Bank BRI pusat di Jakarta dan pihak Forum Bumdes Kabupaten Bandung di undang oleh Abdesi untuk turut dalam pertemuan tersebut.

Pihak pemasok barang BPNT yang di duga diarahkan menjadi pemasok tunggal oleh Dinsos yakni pihak Bulog terus mendesak para pengurus Bumdes untuk menjadi agen SLTR (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang di fasilitasi oleh Bulog dengan menyetor uang deposit barang senilai Rp 5 Juta Rupiah untuk membuka RPK (Rumah Pangan Kita) ,saat MSN hendak konfirmasi ke Kepala dinas Sosial terkait hal ini, beliau sedang tidak ada di tempat.

Ketua Forum Bumdes Kabupaten Bandung, Ir Dede Abdul Munir, saat di mintai tanggapannya terkait tarik ulur ini menyatakan bahwa program ini harusnya ada political will yang baik juga pihak pihak terkait harus segera menyamakan persepsi jangan sampai seperti saat ini, ujarnya . “ Karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan di BPNT ini dan seperti menjadi magnet maka banyak kesimpang siuran dan menjadi kacau balau “ tambahnya .

Para pengurus Bumdes pastinya akan mengikuti mekanisme tersebut dengan catatan bila ada payung hukumnya. Banyak ketua Bumdes berharap tarik ulur kepentingan ini  segera berakhir supaya program secepatnya berjalan (ASM)